Konperensi INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) ke-13 diadakan di Yogyakarta tgl. 28 September - 2 Oktober 2002, dihadiri 210 peserta, seperempatnya peserta dari luar negeri. Tema konperensi adalah Inequality, Poverty & Impunity: The Challenges of Indonesia in the Era of Democratization & Globalization. Makalah-makalah yang dipresentasikan, seperti konperensi-konperensi sebelumnya, memprotes cara-cara pemerintah Indonesia menyelesaikan krismon 1997 yang telah berubah menjadi krisis multidimensi.
Pembicara pertama Dr. Satish Misra dari UNSFIR (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery) memberi tajuk pada makalahnya "Sistemic Transition in Indonesia: The Crucial Next Steps". Artinya, Indonesia memang tidak sedang mengalami proses pemulihan (recovery) pada kondisi sebelum krismon, tetapi lebih luas dan fundamental, yaitu sedang dalam proses peralihan dari sistem lama ke sistem baru, dan sistem ini tidak saja dalam sistem ekonomi tetapi juga peralihan dalam sistem sosial, budaya, hukum, politik, dan moral. Namun kapan proses peralihan ini akan rampung, tidak jelas.
Khusus dalam kaitan penyelesaian utang-utang (luar negeri), Prof. Mohan Rao dari Department of Economics, University of Massachusetts, menyindir cara-cara ortodoks yang nampak kehabisan akal dengan singkatan TINA (There Is No Alternative), padahal kalau mau sebetulnya alternatif kebijakan itu tetap ada (TIA). Ini kebetulan merupakan tajuk buku kecil yang baru saja kami selesaikan bersama seorang rekan dari Amerika, Prof. Daniel W. Bromley, "A Development Alternative for Indonesia". Dalam JER edisi kali ini, tiga rekan, Sajogyo, Bayu Krisnamurthi, dan Mohtar Mas'oed, membahas buku yang diluncurkan tanggal 12 Agustus 2002 dari bidang keahlian masing-masing. Selain itu dimuat perdebatan kecil antar 2 alumnus Iowa State University (berbeda 21 tahun) tentang konsep agribisnis yang menarik untuk diikuti.
Salah satu alasan ungkapan TINA yang tidak muncul dalam forum tetapi dirasakan para peserta adalah karena pemerintah Indonesia rupanya "belum mengenal rakyatnya" atau belum percaya bahwa ekonomi rakyat (people's economy) sebenarnya sudah menunjukkan daya tahan (resilience) sangat kuat dan seharusnya dapat dijadikan modal untuk tidak menggantungkan diri pada utang-utang baru dari IMF dan anggota-anggota CGI. Rupanya pemerintah tetap sulit memahami rakyatnya sendiri dan pakar-pakarnya pun terutama pakar-pakar ekonominya lebih mengerti ekonomi dunia dan ekonomi negara-negara kaya ketimbang ekonomi negaranya sendiri terutama ekonomi rakyatnya.
Dalam hubungan ini ada kabar baik dari Universitas Gadjah Mada yang pada tanggal 9 September 2002 memutuskan mendirikan pusat studi baru dengan nama Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP). yang ditugasi mengadakan kajian-kajian serius ekonomi Indonesia termasuk mengkaji ulang teori-teori ekonomi Neoklasik mazab Amerika yang tidak pernah mempertimbangkan budaya Indonesia yang beragam. Kita berharap PUSTEP dapat aktif dan berdiri di garis terdepan meng-Indonesia-kan ilmu ekonomi bagi kemanfaatan bangsa Indonesia. Kami sangat berharap JER dapat menjadi "focal point" para peminat ekonomi rakyat di manapun berada. Berita menggembirakan, JER telah mendapat perhatian cukup luas dengan rata-rata 62 kunjungan per harinya. Kami ucapkan terimakasih.
Selamat membaca.
Yogyakarta, 1 Oktober 2002,
Mubyarto / Redaksi ekonomirakyat.org
0 Comments:
Posting Komentar