SALAM perkenalan dari Jurnal Ekonomi Rakyat (JER)! Melalui web-site ini kami ingin berinteraksi "saling belajar" tentang ekonomi rakyat di Indonesia. Modal dasar kami adalah kepercayaan bahwa istilah ekonomi rakyat ini sudah dikenal oleh siapa saja di daerah-daerah di seluruh Indonesia sebagai "kancah kehidupan ekonomi" orang kecil baik di gunung-gunung dan perdesaan maupun di warung-warung atau "dasaran-dasaran" di kota-kota besar dan kecil.
Jika ada kementerian bernama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kop & UKM) maka yang sebenarnya dimaksudkan adalah Kementerian Negara yang "mengurusi" kegiatan ekonomi rakyat ini, baik yang sudah terorganisasi dalam badan hukum koperasi, organisasi-organisasi/ kelompok-kelompok swadaya, maupun yang belum tergabung dalam organisasi. Bidang-bidang kegiatan ekonomi rakyat yang sangat luas ini dicakup dalam makalah Dirut Bina Swadaya yang sekaligus Sekretaris YAE (Yayasan Agro-Ekonomika) Bambang Ismawan, Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar.
Makalah Mubyarto yang juga disampaikan dalam pertemuan pertama SPER (Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat) tanggal 22 Januari 2002 mengingatkan sudah diakui/ dikenalnya secara konstitusional ekonomi rakyat sejak lahirnya Orde Baru sebagaimana dimuat dalam TAP No XXIII/ MPRS/ 1966 tertanggal 5 Juli 1966. Tap ini antara lain menyebut:
1) Langkah pertama ke arah perbaikan ekonomi rakyat adalah penilaian kembali daripada semua landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
2) Sesuai dengan hakikat Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) dengan memperhatikan juga pentingnya pembangunan dalam bidang spiritual dan keagamaan, kepada masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional.
Jika "TAP Demokrasi Ekonomi 1966" menegaskan landasan kebijaksanaan ekonomi adalah Pancasila dan UUD 1945, terutama pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34 berikut penjelasan-penjelasannya, maka 32 tahun kemudian TAP No XVI/ 1998 yang dikenal sebagai TAP "Ekonomi Kerakyatan", yang sebenarnya tidak berbeda dengan "Demokrasi Ekonomi", tercantum pemihakan yang tegas pada ekonomi rakyat sebagai berikut:
1) Politik Ekonomi dalam Ketetapan ini mencakup kebijaksanaan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945.
2) Usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha-usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Demikian, dalam penerbitan-penerbitan JER berikutnya (setiap tanggal 17) terutama selama SPER (Januari-Juli 2002), akan kami sajikan tulisan-tulisan yang lebih ditekankan pada pengamatan/ penelitian lapangan tentang permasalahan ekonomi rakyat. Kami ucapkan terimakasih kepada mitra kerja/ pendukung SPER, yaitu Komisi Ilmu-Ilmu Sosial AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Bina Swadaya, PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia), ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), dan Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia). Kami mengharapkan sumbangan tulisan maupun tanggapan terhadap tulisan-tulisan yang dimuat dalam JER. Semoga dalam tahun 2002 ini juga tidak akan ada lagi keragu-raguan masyarakat Indonesia tentang konsep ekonomi rakyat dan tempat serta peranannya dalam perekonomian nasional.
Yogyakarta, 17 Februari 2002
Mubyarto / Redaksi ekonomirakyat.org
0 Comments:
Posting Komentar